Beberapa waktu yang lalu tenaga medis di RSUD Ch Boesoirie melakukan mogok kerja karena tunjangan tambahannya sudah berbulan-bulan tidak dibayarkan. Hampir semua orang memandang bahkan menuduh bahwa kesalahan pada manajemen RSUD.

Apabila kita berpikir sejenak dan mau membaca dan mendengar, kita akan akan mudah merunut alur persoalan.
RSUD Ch Boesoirie sejauh ini statusnya masih di bawah Pemprov Malut dipimpin oleh direktur yang setingkat eselon 2. Hal ini berdampak pada mekanisme pengelolaan keuangan menjadi tidak bisa mandiri karena seluruh pemasukan harus dimasukkan terlebih dahulu ke Kas Daerah baru dapat digunakan kembali setelah ada pengajuan. 

Di sinilah letak persoalannya..dari informasi yang diperoleh, penyetoran pemasukan sudah dilakukan sesuai prosedur, namun giliran ada pengajuan, justru dan tidak cair dari Kas Daerah..artinya otoritas kas daerah lah yang seharusnya mengklarifikasi masalah tersebut.

Pemenuhan tunjangan untuk tenaga medis jelas merupakan kewajiban Pemerintah karena mereka bekerja secara profesi dan menanggung resiko atas pekerjaannya..Apalagi terkait layanan BPJS, harus dikembalikan dari Kas Daerah ke RSUD..meskipun secara nomenklatur masuk masuk pendapatan namun semua hasil RSUD tidak bisa digunakan untuk pos yang lain, karena memang sudah diplot anggarannya sesuai operasional RSUD..

Solusi agar tidak terulang, RSUD harus dinaikkan statusnya menjadi BLUD..

Jadi, kas daerah Pemprov Malut, di mana uang RSUD berada?