​Surat Terbuka Sultan Tidore kepada Presiden RI Joko Widodo yang dimuat di akun Facebook Sultan Tidore saat ini menjadi viral dunia maya..dan dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berkomentar dan menulis tentang tema yang sama yakni “Ancaman Kedaulan melalui investasi asing di Morotai”.

Postingan Sultan Tidore patut diapresiasi karena menyalurkan aspirasi melalui media yang legal dan efektif serta elegan, dibandingkan dengan anak muda sekarang yang lebih suka aksi unjuk rasa yang bahkan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat.
Sorotan Sultan Tidore tentang wacana investasi Jepang ke salah satu pulau di Morotai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat merupakan sesuatu yang wajar sebagai salah satu tokoh adat di Maluku Utara. Apalagi beliau menilai rencana tersebut tidak dikomunikasilan dengan masyarakat dan Pemkab Morotai.

Namun demikian, saya pikir ini sorotan tersebut cukup terlambat, meskipun lebih baik terlambat dari pada tidak..

Mengapa demikian? Seharusnya sorotan dilakukan sejak Pemprov Malut berpromosi ke Cina untuk menarik investor tambang. Hal ini lebih mengancam daripada sekedar investasi Jepang, sebab investasi Cina berupa tambang berdampak merusak alam, sedangkan investasi rekreasi manula ala Jepang bisa dilogikakan lebih melestarikan alam.

Di sisi lain, dengan masuk sebagai KEK, sudah sewajarnya Pemerintah Pusat memperhatikan perkembangan investasi di Morotai, apalagi kondisi sejak 2012 Pemkab Morotai tidak pernah terlihat serius merealisasikan KEK atau minimal mendukung investasi. Bahkan cenderung kontra produktif, seperti halnya kasus perusakan fasilitas PT MMC.
Jadi mungkin Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk mempertimbangkan investasi Jepang karena geregetan melihat Pemkab Morotai dan Pemprov Malut yang lamban dalam merespon peluang..yakni potensi wisata, yang dipilih justru investasi perusak alam.