Sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 6 April 2016 sebagai pelabuhan pengumpan lokal hingga saat ini pelabuhan Galela yang dibangun dengan APBN senilai Rp 35,5 Miliar belum juga beroperasi sebagaimana mestinya. Alhasil pelabuhan yang seharusnya berfungsi sebagai pengumpan lokal saat ini justru dimanfaatkan para nelayan untuk menyimpan peralatan penangkap ikan.

Sebetulnya ada upaya mengaktifkan pelabuhan tersebut, dengan mengalihkan rute, namun hanya bertahan beberapa hari karena  tidak adanya muatan baik barang maupun orang. Pemindahan rute dari Tobelo ke Galela juga mendapat penolakan dari masyarakat karena sulitnya transportasi darat dari Galela ke Tobelo, mengingat tujuan masyarakat umumnya ke Tobelo. Hal ini terjadi ketika terjadi upaya pengalihan rute Loloda Utara yang akhirnya mendapat protes warga.

Kasus ini menunjukkan Pemerintah daerah cenderung apatis dengan program pemerintah pusat sehingga ketika pelabuhan sudah selesai dibangun, infrastruktur pendukung dan kegiatan masyarakat sebagai penunjang belum siap. Di sisi lain Mindset masyarakat lokal masih terdominasi oleh budaya pasif, sehingga yang dilakukan bukan mengembangkan komoditas lokal memanfaatkan pelabuhan namun justru meminta pemerintah untuk memaksa kapal bersandar ke pelabuhan.

Apakah pelabuhan Galela akan menjadi bagian dari kegagalan pembangunan atau justru akan bermanfaat? Time will tell…