​Hak melakukan kekerasan hanya milik negara, artinya kekerasan yang diatur dan telah disepakati melalui undang-undang. Tidak ada elemen di dalam negara yang boleh melakukan kekerasan terhadap elemen lain kecuali ada pelimpahan wewenang dari negara berupa undang-undang atau peraturan lainnya. Itulah sebabya di Indonesia tidak benarkan adanya perilaku kekerasan oleh pihak manapun meskipun itu benar menurut ajaran yang mereka yakini.

Di Indonesia, wewenang kekerasan ini sebagian besar dilimpahkan ke institusi Polri dan sebagian lagi dibagi ke TNI, Bea Cukai, Imigrasi dll. Namun kekerasan dimaksud tetap dibuat SOP nya sehingga tidak bisa dijalankan sewenang-wenang.

Itulah sebabnya, aksi kekerasan oleh ormas maupun organisasi lainnya tetap dinilai salah oleh negara meskipun secara substansi tetap bisa diperdebatkan. Sebagai contoh, FPI melakukan razia di cafe kemudian menemukan minuman keras dan merampasnya. Tindakan ini secara substansi dibenarkan melalui agama, namun secara hukum belum tentu benar, apalagi dilakukan dengan perampasan ataupun tindak anarkhis lainnya.

Pasti sebagian, berpendapat berarti negara tidak mengakomodir hukum Islam.. Ya pertanyaan tersebut seharusnya yang dijawab oleh anggota DPR kita yang sebagian besar orang Islam…
Bagaimanapun supremasi hukum harus ditegakkan, dan sudah sepantasnya sebagai warga negara menentang pelecehan terhadap hukum.  Organisasi ataupun kelompok yang tidak bisa menghormati hukum sudah selayaknya tidak diakomodir di negara ini.