​E KTP menjadi dasar penetapan DPT.. kemudian perekaman e KTP menjadi dasar penetapan DPT Tambahan melalui surat Keterangan dari Dukcapil.. 

Sebenarnya perekaman e KTP sudah dimulai sejak 2010-2011 an, namun di daerah baru digalakan 2 tahun ini yang dilakukan secara massif. Kendala peralatan, banyaknya proyek yang bermasalah dan masalah non teknis lainnya menjadi persoalan bangsa ini.
e-KTP menjadi krusial ketika berbicara Pilkada Serentak 2017 karena menjadi dasar penetapan DPT termasuk penetapan DPT Tambahan juga harus didasarkan pada bukti sudah melakukan perekaman e-KTP serta surat keterangan domisili dari Dukcapil.

Secara normatif sebenarnya wajar, namun dilihat dari sisi politik, tentu hal ini rawan terjadi kecurangan yang terstruktur, kenapa?

Birokrasi kita selamanya tidak akan bisa netral karena dipaksa untuk berafiliasi ke penguasa, begitu juga dengan Kepala Dukcapil. Bisa jadi Dukcapil akan memprioritaskan perekaman dan pemberian surat keterangan bagi warga yang berdomisili di Basis massa calon yang menjadi afiliasi Kepala Dinasnya, dan di sisi lain mempersulit atau mengabaikan pelayanan bagi warga yang berseberangan. Modus alasan pun bisa bermacam, bisa karena letak geografi, sudah direkam di daerah lain, dsb.

Pada intinya e-KTP memberikan celah kecurangan dan permainan untuk memenangkan calon dalam Pilkada. Apalagi di Morotai dan Halteng angka yang belum melakukan perekaman masih tinggi yakni 14 ribu (Morotai) dan 7 ribu (Halteng) dengan kondisi masyarakat yang minim informasi.

Anehnya Dukcapil tidak ada inisiatif jemput bola..