​Ketika melihat sikap kepolisian yang tidak memperbolehkan aksi 112, banyak pihak berpikir polisi terlalu lebay..namun jika melihat kejadian sebelumnya, kita akan mengerti mengapa sikap demikian harus diambil..

Pertama, aksi tersebut dilakukan di DKI Jakarta yang sedang melaksanakan Pilkada, dan dilakukan menjelang masa tenang yang dimulai tanggal 12 Februari 2017. Meski belum masuk masa tenang, namun dikhawatirkan adanya aksi besar-besaran akan mengganggu ketertiban dan keamanan, apalagi jika terjadi chaos, sudah tentu Pilkada bisa gagal..
Kedua, kita tentu masih ingat aksi 411 maupun 212.. Pada awal aksi, para orator bersedia menjamin tidak ada kekerasan dan akan menepati waktu, dan siap bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan.. Kenyataan berkata lain, pada aksi 411, waktu tidak ditepati, massa juga menjadi beringas yang pada akhirnya tidak ada yang mau bertanggung jawab..Jangankan bertanggung jawab dengan jantan, para pemimpin aksi justru berupaya mencari kambing hitam, bahkan mahasiswa asal Tidore dikorbankan dituduh sebagai provokator.. Aksi 212 juga hampir terjadi hal yang sama.. Pasca sholat Jumat, alih-alih langsung bubar, ternyata ada orator yabg berupaya mengajak massa melakukan aksi hingga sempat berhenti dan berjubel di bundaran HI..

Tentu segala sesuatu pasti ada sebabnya, pelarangan aksi adalah akibat tidak mampunya para penanggung jawab aksi mengendalikan dirinya sendiri…