Di Maluku Utara, Masyarakat berbenturan dengan perusahaan, karena provokasi dan/atau kesalahan kelola oleh Pemda..
Pertama, Kasus perusakan fasilitas PT MMC di Morotai. Bupati Morotai membawa masyarakat merusak fasilitas perusahaan. Pada akhirnya Pemkab dinyatakan bersalah.

Kedua, kasus tuntutan transparansi CSR NHM di Halut. Dipicu dugaan penyelewengan dana CSR oleh Pemkab Halut. Hingga saat ini masih abu-abu.

Ketiga, kasus perusakan fasilitas PT FBLN di Gebe Halteng. Dimulai dari tuntutan pemenuhan listrik, air dan jaringan telekomunikasi oleh masyarakat yang seharusnya dipenuhi Pemkab Halteng, justru dipolitisir dan dilemparkan menjadi tanggung jawab perusahaan. Bahkan benturan tersebut menyeret nama Ketua DPRD Halteng sebagai tersangka provokator.

Keempat, kasus pengibaran bendera RRC di Obi Halsel yang membuat tidak nyaman PT Wanatiara Persada. Bukan masalah kekeliruan prosedur atau apapun. Sudah sangat jelas perijinan ada di tangan Kepala Daerah, alih-alih bertanggung jawab, yang terjadi justru balik menyalahkan perusahaan. 

Kelima, kasus ganti rugi tanaman dan sengketa lahan masyarakat Lede Taliabu dengan PT Adidaya Tangguh. Pihak perusahaan merasa sudah melunasi kewajibannya melalui pihak ketiga (diduga Keluarga Tokoh Politik Terkuat disana) dan Pemerintah Kepsul, namun masyarakat belum menerima karena ganti rugi hanya dibagikan ke orang terdekat pihak ketiga. Saat ini masih memanas.

Apakah ini mau dilanjutkan??? Siapa korban berikutnya..