Beberapa hari yang lalu tepatnya setelah MK menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), banyak beredar tulisan, broadcast dan komentar yang menganggap bahwa MK telah mendukung LGBT yang ujungnya menyerang sisi paling fundamental yakni gagalnya hukum di Indonesia.  Saya sebagai orang awam tentu ikut terpancing dan merasa marah, se murtad itukah hakim-hakim di MK terutama yang muslim. Untungnya saya tidak secara emosional menuangkan dalam tulisan tetapi membaca penjelasan atas putusan tersebut serta membaca klarifikasinya.

http://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt

Memang penolakan terhadap uji materi mengecewakan pihak-pihak terutama yang memiliki moral dan berpegang teguh pada ajaran agama. Namun juga perlu dipahami dan dijadikan pelajaran, ada batas-batas kewenangan setiap lembaga negara. Dalam kaitan ini, mayoritas hakim MK (5 orang) menilai bahwa materi gugatan sudah melampaui kewenangan MK karena memperluas objek dari peraturan awal. Artinya perbaikan dan perubahan  aturan jelas bukan kewenangan MK tetapi DPR dan Pemerintah. Jadi penolakan tersebut bukanlah bentuk pro atau kontra melainkan lebih pada kewenangan atau bahasa kasarnya “salah meminta tolong”.

Well, yang disayangkan adalah tersebarnya pesan berisi kebencian terhadap 5 Hakim Konstitusi yang menolak materi gugatan dengan isi pesan yang mungkin saja hakim-hakim tersebut tidak memiliki niatan sejauh itu.

Sebagai warga yang baik sepantasnyalah kita melakukan kajian terhadap berita yang beredar. Kebebasan dan kecepatan informasi seyogyanya menjadikan kita semakin cerdas, bukan malah memendekkan sumbu kita..