Menghadapi tahun politik pada 2018 dan berkaca dari Pilkada 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan dua aturan baru sebagai langkah mengantisipasi merebaknya isu SARA saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Peraturan pertama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan Peraturan kedua adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Pada pasal 17 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan, materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat. Sementara, pada Pasal 68 (1) disebutkan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan atau partai politik.
Sementara itu, Pasal 29 PKPU 8/2017 mengatur, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Menurut penulis, pembatasan penggunaan isu SARA atau sebenarnya lebih pada isu identitas memang diperlulan, namun seharusnya tidak sampai pada ranah pelarangan, karena identitas adalah salah satu faktor yang membuat orang dipilih dan memilih. Artinya, pelarangan pemakaian isu identitas merupakan bentuk diskriminasi politik terhadap pihak mayoritas. Jika hanya berupa pembatasan, penulis setuju, karena memang harus dibatasi misalnya ujaran kebencian, penghinaan, dan hal-hal lain yang bersifat provokatif dan pemicu kekacauan.
Bung Karno sendiri dalam pidatonya 1 Juni 1945 sangat menyadari keniscayaan perbedaan identitas dan keinginan-keinginan masing-masing identitas, namun semuanya dibatasi pada prosedur dan tatacara, tidak boleh ada tindakan anarkhis, terorir, maupun tindakan diskriminatif.
“Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini.”
Isu SARA tidak perlu ditakuti, yang perlu ditakuti adalah orang yang melanggar etika SARA yakni penghinaan dan ujaran kebencian. SARA adalah salah satu komoditas politik pihak mayoritas sehingga tidak patut untuk dilarang dalam Pemilu.