Putusan sudah dikeluarkan, alasan juga sudah dibeberkan, sekarang bola sudah bergulir ke DPR dan Pemerintah. Seperti kita ketahui, MK memutuskan penolakan terhadap permohonan uji materi terkait perluasan 3 pasal KUHP, yakni pasal 284 tentang perzinahan agar diperluas bukan hanya yang sudah kawin, pasal 285 tentang perkosaan agar diperluas bukan hanya perempuan sebagai korban melainkan juga laki-laki, dan pasal 292 tentang larangan cabul sesama jenis agar diperluas bukan hanya di bawah umur tetapi berlaku segala umur.

Menarik kita tunggu reaksi nyata DPR dan Pemerintah atas lemparan bola dari MK karena bola ini akan sangat menentukan pandangan ulama dan umat Islam secara khusus, dan pemuka agama lain secara umum terhadap kelayakan pengaturan hukum di negara ini. Abainya pemerintah dan mogoknya mesin DPR terhadap kasus ini akan menjadi celah propaganda bagi kelompok Islam radikal untuk meyakinkan masyarakat bahwa NKRI sudah tidak layak menjadi tempat hidup umat Islam.
Di sisi lain, melihat pemeluk Islam di DPR, awalnya penulis optimis terhadap pembahasan masalah 3 pasal tersebut akan dapat dilaksanakan, namun seketika optimisme akan buyar ketika melihat perilaku politisi senayan yang banyak omong zero aksi. Contohnya saja tanggapan Pak Nasir Djamil, anggota DPR yang dimuat di Opini Koran Republika tanggal 23 Desember 2017, alih-alih menyambut bola  sebagai tantangan, yang dilakukan justru seperti ketakutan dan menyalahkan MK..

Jadi mari kita tunggu sebentar bagaimana langkah DPR dan Pemerintah, baru tentukan, layak tidaknya mereka dipilih kembali.. atau lebih ekstrim..layak tidaknya Indonesia sebagai tempat hidup orang beragama dan beradab..